SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Yan, menyoroti kenaikan anggaran operasional pemerintah yang mencapai Rp 5 triliun. Menurutnya, kenaikan anggaran ini tidak sebanding lurus dengan pelaksanaan di lapangan.
Dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan informasi yang diperoleh panitia khusus (pansus), Yan menyebut bahwa banyak biaya perjalanan dinas dan operasional pemerintah yang tidak terserap. “Terutama dalam perjalanan dinas, bimtek, dan kegiatan lainnya ini tidak terserap,” ujar Yan.
Yan menekankan pentingnya pemerintah merencanakan anggaran dengan baik. “Mungkin saat ini kami akan mendorong pemerintah untuk benar-benar merencanakan segala sesuatunya dengan baik,” tambahnya. Menurutnya, seringkali perencanaan dibuat terlalu besar namun tidak mampu direalisasikan.
Yan mengajak untuk melihat LKPJ Bupati tahun 2023 yang menunjukkan banyaknya anggaran besar yang tidak terserap. “Banyak anggaran kita yang tidak terserap karena program operasional dinas-dinas,” katanya.
Yan menjelaskan bahwa tujuan kritiknya bukan untuk melarang perjalanan dinas atau operasional dinas, tetapi untuk memastikan bahwa anggaran yang direncanakan dapat direalisasikan sepenuhnya. “Yang kita inginkan adalah perencanaan yang matang dengan anggaran yang cukup besar namun dapat terealisasikan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong pemerintah untuk berbenah. “Ini sudah tahun ketiga, kita mendapatkan anggaran besar tapi silva yang besar juga,” tutup Yan. (adv/so3)
