SIBERONE.ID, SAMARINDA – Kegiatan rapat kerja Pembahasan Data Perpustakaan dilaksanakan selama 3 hari dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama Republik Indonesia.
Hadir pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.
Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat menghasilkan kesamaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.
Pembahasan Data Perpustakaan dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Ruang Serbaguna Lantai 4, Perpustakaan Nasional RI, Jln. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat, Senin (23/10) lalu.
Plt. Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas, Dewi Kartikasari mengatakan dalam laporan kegiatan menyampaikan bahwa rapat diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari diskusi-diskusi sebelumnya dalam rangka mendapatkan kesamaan data baik dalam hal jumlah perpustakaan, SDM perpustakaan, koleksi serta hal terkait lainnya untuk keperluan pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan.
“Hal ini dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan kinerja mitra pemerintah daerah melalui hasil nilai kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) yang memerlukan data yang valid dan akuntabel dalam proses penghitungannya”, ungkap Dewi.
Perlu diketahui, sebelumnya Perpusnas telah menyelenggarakan FGD yang diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober. Hasil dari FGD tersebut belum dapat disepakati kesesuaian data dalam hal jumlah perpustakaan dan tenaga perpustakaan, yang merupakan dua diantara tujuh komponen penilaian dalam kajian IPLM.
Dalam arahannya, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando menyampaikan bahwa tugas Perpusnas adalah membina seluruh jenis perpustakaan di Indonesia. Menurut Kepala Perpusnas, perlu data yang valid mengenai perpustakaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia agar Perpusnas bisa memberikan pembinaan hingga bantuan yang sesuai.
“Setelah data terkumpul, Perpusnas bisa memberikan bantuan untuk perpustakaan berdasarkan data yang ada”, ungkap Syarif.
Lebih lanjut, Syarif juga mengatakan bahwa perlu kerja sama dengan kementerian atau lembaga lain untuk membuat program hingga kebijakan terkait literasi menjadi prioritas di daerah.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri, perlu bantuan dari lembaga atau kementerian lain untuk mendorong pimpinan di daerah terus menjalankan program literasi nya”, imbuh Syarif. (adv/so)
