
SIBERONE.ID, KUTIM – Usaha pencapaian kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dan berdaya saing diperlukan untuk mendukung optimalisasi standar pelayanan bagi penyuluh KB dan bidan.
Hal itu menjadi penegasan Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Kasmidi Bulang saat membuka kegiatan Akselerasi Peningkatan Program KB melalui SDM Yang Kompeten dan berdaya saing yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB).
Wabup mengapresiasi DP2KB yang telah menyelenggarakan kegiatan dimaksud. Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas dan kinerja para tenaga penyuluh KB dan bidan di fasilitas kesehatan. Dalam pengelolaan sekaligus mengevaluasi program KB di Kutim.
“Harapannya kegiatan ini dapat mensinergikan beberapa mitra kerja dalam program KB untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya perencanaan sebuah keluarga, “jelas Kasmidi di hadapan Ketua Umum TP PKK Kutim, Hj Siti Robiah dan seluruh peserta.
Kasmidi juga menyampaikan pesan agar para peserta mengikuti seluruh materi yang akan diberikan oleh narasumber. Agar memiliki pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penyuluh masyarakat di bidang KB.
Sebelumnya, Sekretaris Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim, Al Khafid Hidayat menyampaikan bahwa peningkatan akselerasi penyuluh KB dan bidan sangat mendukung tercapainya indikator utama BKKBN. Terutama target sasarannya adalah menurunkan angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR). Target sasaran strategis BKKBN yang pertama adalah, menurunkan angka TFR pada 2021 dari target TFR 2,24 terwujud 2,24. Kedua adalah peningkatan angka prevalensi kontrasepsi modern.
“Namun pada 2021, target yang sebesar 62.16 belum tercapai dan baru terealisasi 57.0. Ini terjadi karena dalam masa pandemi COVID-19. Banyak keluarga yang takut berinteraksi secara langsung ke pusat pelayanan KB. Jadi program KB tidak maksimal,” jelasnya.
Kemudian menurunkan angka kebutuhan KB, selanjutnya menurunkan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun. Berikutnya meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga. Terakhir meningkatkan median usia perkawinan pertama perempuan. Saat ini katanya, 50 persen kawin pertama perempuan pada usia 20,7 tahun, seharusnya pada usia 22 tahun. Dia juga mengingatkan pentingnya pemutakhiran pendataan keluarga, sebagai dasar basis data.
Sementara itu, Ketua Panitia Mustika menyampaikan bahwa kegiatan ini berlangsung 15-17 November 2022. Diikuti sebanyak 82 peserta bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kutim, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan juga Kodim 0909 Kutim. (*/dd)














