Cerita Ardiansyah Saat di Mesir

  • Bagikan
Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman.

SIBERONE.ID, KUTIM – Salah seorang pembicara yang diundang dalam Conference of The Parties ke-27 (COP 27) The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Selasa (15/11/2022) adalah Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman. Lantas apa saja yang dipaparkan oleh orang nomor satu di Pemkab Kutim tersebut saat tampil sebagai pembicara pada kegiatan bertaraf internasional tersebut?

Di forum internasional itu, Ardiansyah ternyata berbicara tentang Best Practice in Tackling Climate Change: Lesson Learned from east Kutai Regent atau tentang praktik terbaik mengatasi perubahan Iklim. Di hadapan sejumlah peserta COP 27 UNFCCC di Indonesia Pavilion COP 27 di Sharm El Sheikh, Kairo, Mesir, Ardiansyah Sulaiman menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi saat ini.

Seperti kemampuan pemantauan terhadap luas cakupan kawasan hutan Kutim dalam hal kesesuaian antara utilitas zona lahan dan rencana tata ruang. Khususnya untuk kawasan hutan lindung dan kawasan penggunaan lahan lainnya. Kemudian pemberdayaan masyarakat dengan transformasi ekonomi khususnya yang ada di sekitarnya kawasan lindung.

Serta sertifikasi ISPO dan RSPO yang sesuai bagi perkebunan dan korporasi kelapa sawit. Berikutnya Partisipasi masyarakat sipil untuk meningkatkan praktik Nilai Konservasi Tinggi (HCV) untuk mengurangi emisi karbon dan efek gas rumah kaca.

Selain itu, Ardiansyah juga menyampaikan terkait strategi dan upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi perubahan iklim seperti deklarasi yurisdiksi berkelanjutan dalam produksi minyak sawit. Serta pelatihan peningkatan kapasitas untuk pelaporan rencana aksi mitigasi bagi personel unit usaha kecil pemerintah, swasta dan koperasi (difasilitasi oleh GIZ SCPOPP).

“Peraturan tingkat desa yang mencakup kawasan lindung desa dan sejalan dengan rencana tata ruang kabupaten, serta penguatan usaha koperasi skala kecil tentang praktik pertanian yang baik dan pelatihan bagi anggota koperasi usaha kecil dan perkebunan untuk memenuhi standar ISPO dan RSPO,” katanya.

Kemajuan dan hasil yang telah dilakukan pemerintah juga tak luput dari penyampaian Ardiansyah. Seperti keputusan bupati untuk mengamankan perlindungan indikatif HCV dengan luas total 48.993 hektare. Serta green supply chain disepakati dan dilaksanakan dalam bentuk kemitraan antara koperasi usaha kecil dan korporasi. Palm Oil Mill Effluent (POME) limbah dimanfaatkan untuk pupuk organik dan listrik generasi.

Paparan lainnya yaitu Keputusan Menteri ESDM Nomor 140 K/40/MeM/2019 tentang Perlindungan 171.000 Ha Kawasan Lindung Karst (KBAK) Sangkulirang di Lingkungan Bupati Kutim. Keputusan Gubernur No.522.5/K.672/2020 tentang Penetapan Peta Kawasan Ekosistem Indikatif Luas Kutim Total 699.110 hektare dalam 5 lokasi yaitu Mesangat, Wehea, Karst Hulu, Karst Pesisir, Teluk Sangkulirang.

“Kutim terpilih untuk mengimplementasikan indikator terpercaya dalam mewujudkan yurisdiksi yang berkelanjutan. Ini akan disajikan sebelum investasi B20,” ujarnya.

Lebih dari itu, rencana dan agenda yang akan dilakukan Pemkab juga dijelaskan olehnya. Di antaranya meningkatkan partisipasi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan lindung, High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stocks (HCS).

“Serta meningkatkan kontribusi multi pihak dalam upaya pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan,” tambahnya.

Memberdayakan transformasi ekonomi masyarakat, beralih dari business as usual menjadi pendapatan yang berkelanjutan. Serta membantu mengamankan dan memantau implementasi sertifikasi ISPO dan RSPO untuk perkebunan, perusahaan usaha kecil koperasi dan perusahaan. (*/dd)

  • Bagikan