SIBERONE.ID, KUTIM – Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan bantuan yang diberikan per tiga bulan sekali kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Bahkan diserahkan berdasarkan kategori kemiskinan tertentu yang dialami masyarakat.
Meski mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Penyalurannya justru disoroti anggota DPRD Kutim Asmawardi. Sebab dia menilai, sebagian penerima BLT justru tidak tepat sasaran.
“Makanya saya minta agar OPD (organisasi perangkat daerah) yang berkaitan menyerahkan bantuan kepada yang benar-benar berhak menerima,” ujarnya, Senin (7/11/2022).
Dia meminta, agar masyarakat yang memang tidak mampu harus menerima bantuan tersebut. Dia tidak ingin bantuan itu malah diserahkan kepada yang memiliki gaji. Apalagi jika ternyata dalam satu keluarga itu terdapat karyawan yang bekerja di perusahaan.
“Jangan sampai memiliki truk masih masuk kategori miskin. Tentu salah sasaran,” sebutnya.
Mengingat, tidak sedikit penduduk asli Kutim yang menjalani hidup susah. Bahkan sebagian besar dari mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai petani.
“Justru orang-orang yang datang ke Kutai Timur punya kehidupan lebih sejahtera. Keuangan sebagian dari mereka cenderung lebih baik. Bahkan mayoritas bekerja di perusahaan yang memiliki penghasilan bulanan cukup besar,” ungkapnya.
Tidak itu saja, sebagian pengusaha, kontraktor hingga PNS merupakan pendatang dari luar Kutim. Hal itu bertolak belakang dengan kondisi penduduk lokal, yang tidak dapat bersaing lantaran terbatas dengan pendidikan dan kualifikasi yang diterapkan perusahaan.
“Banyak penduduk lokal berada di Sangatta Selatan. Aktivitas mereka bertani, tidak ada yang bekerja sebagai karyawan,” terangnya.
Oleh itu, BLT harus diberikan kepada yang membutuhkan. Sebab sebagian besar rakyat di Kutim belum sejahtera. Hal itu terbukti dengan banyaknya keluh kesah yang didengarnya dari masyarakat.
“Ketika pendataan masyarakat miskin, OPD terkait harus mengambil data yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Daerah lebih mengetahui kondisi rakyatnya, sehingga program pemerintah pusat bisa lebih tepat sasaran,” tutupnya. (adv/so)
