SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur, Achmad Junaidi, memastikan penyelesaian program kerja non-fisik menjadi fokus utama menjelang akhir 2024. Hal ini ia sampaikan dalam penutupan Workshop Penyusunan Risk Register (RR) yang berlangsung di Samarinda pada 21–24 November 2024.
Achmad menjelaskan bahwa beberapa kegiatan fisik telah selesai, sementara kegiatan non-fisik sebagian besar masih dalam proses administrasi.
“Kegiatannya sudah berjalan, hanya tinggal proses penagihan yang belum selesai,” ungkapnya.
Ia menambahkan, evaluasi program kerja yang melibatkan semua bidang di DPPKB akan dilakukan secara menyeluruh. Hasilnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahun 2025.
“Risk Register yang sudah disusun oleh kepala bidang dan staf harus segera dipresentasikan untuk memastikan rencana ke depan lebih matang,” tegas Achmad.
Workshop ini menjadi salah satu langkah strategis DPPKB Kutim untuk mengidentifikasi potensi risiko dalam pelaksanaan program. Narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim turut memberikan pembekalan kepada 34 peserta, termasuk pejabat struktural dan fungsional DPPKB.
Dengan penerapan Risk Register, Achmad optimis program kerja DPPKB dapat berjalan lebih efektif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan mencapai target serapan anggaran secara maksimal. (adv/so3)
