SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Masih digelaran rapat paripurna ke-18 terkait pandangan umum fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024, beberapa hari lalu.
Banyak poin penting yang disampaikan Fraksi PDIP melalui Faizal Rachman untuk dijadikan perhatian serius bagi pemerintah. Ya, kritik keras pun disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim. Terutama terkait pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur yang belum memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Seperti pelaksanaan proyek multi years contract (MYC) yang belum dijalankan. Padahal jalan rusak sudah bertahun-tahun, tapi tidak ada proses perbaikan. Akibatnya berdampak pada konektivitas serta aksesibilitas di beberapa wilayah,” sebutnya.
Bahkan tahun ini dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 5,9 triliun. Terdapat alokasi MYC Rp 1,3 triliun. Ironisnya, sampai triwulan ketiga tidak ada satu koral pun yang melekat di jalan berlumpur.
“Pemkab Kutim harus fokus dengan pekerjaan. Jangan sibuk urusan perjalan dinas keluar daerah dan tidak memperhatikan kebutuhan prioritas seperti perbaikan jalan. Padahal masyarakat sudah menunggu bertahun-tahun. Namun para pejabat sibuk untuk melakukan bimbingan teknis dan perjalanan keluar daerah,” paparnya.
Selain itu, dia juga menyoroti rencana APBD 2024 mendatang yang diproyeksi Rp 8 triliun. Dia menilai, rencana pendapatan yang besar tersebut tetap tidak bisa menjawab persoalan rakyat hari ini.
“Tidak malukah kita pada rencana APBD tahun 2024 yang fantastis (Rp 8,1 triliun), tapi masyarakat masih terus menderita dengan jalan berlumpur,” ucapnya. (adv/so2)
