SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Ya, anggota Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Ubaldus Badu meminta kepada Pemkab Kutim untuk menelaah ulang pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) 2022 Rp 1,57 triliun.
Dia menilai, silpa tersebut membuktikan bahwa ada kegiatan dan program pemerintah yang tidak maksimal dijalankan. Bahkan diyakininya, ada perencanaan tak matang. Sehingga membuat program kerja yang ada tidak efektif.
“Tentu menjadi penyebab serapan anggaran tidak maksimal. Makanya saya minta pemerintah mengkaji ulang perencanaan pengelolaan keuangan dan mengidentifikasi hambatan dalam penyerapan anggaran,” imbuhnya.
Pemerintah juga diminta memaksimalkan pelaksanaan program yang menjadi dasar dan tolak ukur pelaksanaan anggaran ke depannya.
“Besarnya silpa itu menjadi bukti bahwa ada program yang tidak terlaksana,” sebutnya.
Kendati demikian, dia menyebut pemkab pantas menerima apresiasi. Mengingat sudah berhasil melampaui target pendapatan asli daerah (PAD) 2022. Apalagi realisasinya Rp 272,4 miliar atau 111,80 persen dari target Rp 243,6 miliar.
“Peningkatan PAD menjadi bukti bahwa pemerintah telah memaksimalkan berbagai upaya untuk meraih perolehan itu. Apalagi menjadi indikator penting yang menentukan kemandirian suatu daerah. Tapi, tetap tidak boleh berbagga diri. Harus intropeksi apa penyebab silpa begitu besar,” tegasnya.
Untuk diketahui, terdapat silpa Rp 1,57 triliun di kas daerah dengan rincian, Kas Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Rp 1,33 miliar, kas Bendahara Bosnas Rp 87,69 juta dan kas bendahara penerimaan Rp 126 juta. Termasuk saldo kas daerah Rp 1,5 triliun dan kas bendahara Badan Layanan Umum Daerah Rp 69,59 miliar. (adv/so2)
