SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Komunikasi yang baik harus dibangun sedini mungkin. Baik antara pemerintah daerah (pemda) hingga pemerintah pusat, termasuk pula antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Ya, kesamaan dalam pola pikir akan memudahkan upaya mewujudkan pembangunan. Bahkan berpeluang dilaksanakan efektif dan efisien. Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Yuli Sa’pang mengatakan, di Kabupaten Kutim langkah itu sudah dijalankan.
“Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antar lembaga. Maka akan berdampak pada masyarakat yang menjadi dasar berdirinya pemerintahan,” ucapnya.
Maka itu, komunikasi dan koordinasi harus dimaksimalkan. Sehingga berdampak cepat pada realisasi program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Tentu manfaatnya masyarakat yang merasakan,” sebutnya.
Politikus PDI Perjuangan itu pun tak bisa menahan diri untuk memberikan apresiasi kepada pihak Pemkab Kutim. Pasalnya, selama ini keduanya benar-benar sukses menjalin komunikasi yang baik.
“Saya harap komunikasi antar lembaga dapat lebih dimaksimalkan. Terutama dalam menyamakan persepsi terkait visi dan misi pembangunan di kabupaten yang saat ini memiliki visi Manata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua,” sebutnya.
Menurutnya, komunikasi yang dibangun bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan hubungan antar lembaga. Hal itu tentu untuk menciptakan budaya dan semangat kerja sama dalam memaksimalkan pembangunan.
“Kalau iklim pemerintahan berjalan baik, tentu yang lainnya akan baik pula,” jelasnya.
Dia pun menghimbau kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang merasa memiliki persoalan rumit, untuk berkoordinasi dengan pihak legislatif. Sehingga dapat bersama-sama mencari solusi terbaik dari penyelesaian masalah yang ada.
“Silakan sampaikan program dan hambatannya. Kami bisa membantu dalam hal komunikasi. Meskipun tidak mudah, tapi kami optimis bisa membantu,” tuturnya.
Pasalnya, dengan efektifnya komunikasi yang terjalin. Maka menjadi kunci percepatan pembangunan.
“Termasuk memastikan pelaksanaan anggaran benar-benar transparan, karena sama-sama mengetahui peruntukannya,” tutupnya. (adv/so2)
