Angka Anak Tidak Sekolah di Kutim Turun dari 13 Ribu Menjadi 6 Ribu, Validasi Data Terus Dilakukan

  • Bagikan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono

SIBERONE.ID, KUTIM – Jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menunjukkan penurunan. Dari sekitar 13 ribu anak pada Maret 2025, angka tersebut kini tersisa sekitar 6 ribu anak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim terus melakukan pembenahan data untuk memastikan anak-anak yang masuk dalam pendataan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menyebut penanganan ATS dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur di tingkat desa. RT, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), hingga operator desa turut dilibatkan untuk menjangkau anak-anak yang terdata belum mengenyam pendidikan.

Pelibatan perangkat desa dinilai penting karena mereka lebih dekat dengan kondisi masyarakat. Melalui jaringan tersebut, pemerintah dapat menelusuri keberadaan anak sekaligus memastikan status pendidikan berdasarkan informasi langsung dari lingkungan tempat tinggalnya.

Mulyono menjelaskan, persoalan ATS tidak seluruhnya berkaitan dengan anak yang benar-benar berhenti sekolah. Dalam pendataan, masih ditemukan nama anak yang sebenarnya sudah bersekolah, tetapi tercatat sebagai anak tidak sekolah. Ada pula data yang keberadaan anaknya tidak dapat ditemukan ketika dilakukan pemeriksaan.

“Angka tidak sekolah ini ternyata masalahnya itu pertama masalah data. Ternyata data yang ada yang dikeluarkan oleh Pusdatin itu tidak valid,” ungkap Mulyono.

Karena itu, operator desa mendapat tugas membantu pemeriksaan data administrasi keluarga, termasuk mencocokkan kartu keluarga (KK) dengan kondisi sebenarnya. Langkah ini diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran lebih akurat mengenai jumlah anak yang membutuhkan intervensi pendidikan.

Menurut Mulyono, penurunan jumlah ATS hingga kisaran 6 ribu anak menjadi perkembangan dari upaya penanganan yang telah berjalan. Bahkan, posisi Kutim yang sebelumnya berada di peringkat pertama se-Kalimantan Timur kini telah bergeser ke peringkat ketiga.

Setelah proses validasi selesai, Disdikbud menyiapkan langkah lanjutan berdasarkan kondisi dan usia anak. Mereka yang masih berada dalam usia sekolah akan didorong kembali mengikuti pendidikan formal, sedangkan anak yang telah melewati usia sekolah diarahkan ke program pendidikan kesetaraan.

“Kalau masih di usia sekolah, kita akan mengembalikan anak-anak yang terlanjur putus sekolah ke bangku sekolah. Tapi kalau sudah di luar usia sekolah, kita dorong mendapatkan pendidikan paket A, B, dan C,” jelasnya.

Program pendidikan kesetaraan tersebut akan memanfaatkan layanan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersedia di Kutim. Dengan demikian, penanganan ATS tidak berhenti pada pembaruan angka, tetapi dilanjutkan dengan upaya membuka kembali akses pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing anak. (adv/so2)

  • Bagikan