SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim bersama Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kutim menggelar Rapat Rencana Kerja di Ruang Rapat DPPPA Kutim, Rabu (10/7/2024).
Kepala DPPPA Kutim, Idham Kholid mengatakan jika laporan terhadap kekerasan terhadap anak maupun perempuan relatif tinggi di Kutim. Namun kata dia, hal itu sudah dapat teratasi dengan baik.
“Karena masyarakat sudah punya kesadaran untuk melaporkan. Masyarakat sudah mulai bersinergi dengan kita. Tau bagaimana cara pelaporan,” ujar Idham.
Memang kata Idham, apa yang dilakukan masyarakat sudah tepat. Masyarakat wajib terlibat dalam mengawasi hal ini. Pihaknya pun tak menutup diri untuk bersinergi dan mengawal semua laporan kasus tersebut.
“Kita terlibat bersama. Bersinergi. Tanggungjawab bersama. Salah satunya perusahaan. Perusahaan juga terlibat untuk mencegah agar tidak ada terlibat kekerasan ibu dan anak. Kita perlu adanya sosialisasi aktif kepada semua pihak. Bersinergi dengan dinas terkait dalam kegiatan pemberdayaannya,” katanya.
Dirinya juga berharap agar kiranya perusahaan aktif menggandeng pemerintah dalam menerapkan program pemberdayaan perempuan dan anak. Sehingga dapat memformulasikan terkait pencegahan dan hal apa saja yang dilakukan.
“Untuk korban harapan kita bisa libatkan dalam pemberdayaan yang dapat menghasilkan uang. Pun anak-anak agar hilang trauma berikan mereka fasilitas. Bahkan di beberapa perusahaan ada yang memberikan pembelajaran bela diri bagi ibu-ibu,” katanya.
Tak hanya itu, dirinya juga menyinggung masalah anak disabilitas. Kata dia, mereka wajib diberikan ruang yang sama untuk beraktivitas dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat umum.
“Jadi semua kita berikan kesempatan dan aktivitas agar mereka percaya diri, termotivasi. Sehingga mereka sibuk dalam kegiatan positif. Karena apa, banyak laporan kekerasan didominasi dari anak-anak yang pacaran,” katanya.
Sementara itu, Nanang Supriadi selaku Ketua APSAI memberikan beberapa pandangan. Kata dia, sejak dilantik pada 2023 lalu, memang APSAI cenderung vakum.
“Pertama kita mendukung pemerintah untuk meraih predikat laik anak, kedua meminta agar perusahaan tidak melibatkan anak dalam bekerja, ketiga mendata perusahaan apakah sudah menerapkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mendukung dan mensukseskan hari-hari yang berhubungan dengan anak, dan terakhir membahas program lanjutan 2024,” katanya.
Sementara itu,Anggota DPRD Kutim, Agusriansyah dari Komisi D mendukung hal itu. Kata dia, permasalahan anak dan perempuan wajib dijaga dan diperjuangkan. Apalagi kata dia, terakhir ini banyak permasalahan kekerasan terhadap anak.
“Memang perlu keterlibatan semua pihak. Kita harus bersama-sama mencegah atas kekerasan itu. Kita wajib melindungi perempuan apalagi anak-anak kita,” katanya. (adv/so1)
