SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR- Upaya memutus keterisolasian Kecamatan Sandaran kembali mendapat dorongan kuat dari Anggota DPRD Kutai Timur Fraksi Demokrat, Ahmad Sulaiman. Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir tersebut bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga menyangkut keadilan pembangunan. Selama bertahun-tahun, sejumlah desa di Sandaran dan Tanjung Mangkalihat masih menghadapi persoalan akses yang jauh dari layak, bahkan sebagian warga harus melintas melalui kabupaten tetangga untuk mencapai pusat kecamatan.
Dalam penyampaiannya, Ahmad menjelaskan bahwa terdapat enam usulan pembangunan yang ia dorong untuk dimasukkan dalam skema multi years contract (MYC) 2026–2028. Lima diantaranya berupa pembangunan jalan strategis, sementara satu usulan tambahan adalah pembangunan pelabuhan di Desa Menubar. “Sandaran ini daerah pesisir, ironis kalau tidak memiliki pelabuhan,” ujarnya menekankan alasan pengajuan fasilitas tersebut.
Usulan pelabuhan yang ditempatkan di area sungai tersebut dinilai paling memungkinkan, mengingat pembangunan di wilayah laut harus melalui kewenangan pemerintah provinsi. Menurut Ahmad, keberadaan pelabuhan akan menjadi penopang utama aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, terutama mereka yang selama ini hanya mengandalkan jalur laut dengan sarana terbatas.
Sementara itu, sambungan jalan yang terputus di beberapa titik menjadi perhatian besar. Ahmad memaparkan bahwa konektivitas antar desa di Sandaran masih bergantung pada jalur alternatif yang memutar, sehingga memperlambat distribusi barang maupun pelayanan publik. Ia menilai pembangunan jalan harus diprioritaskan karena menjadi dasar dari seluruh kegiatan masyarakat di wilayah terluar Kutai Timur.
Meski begitu, ia mengakui bahwa tantangan anggaran menjadi faktor yang tidak bisa dihindari. Proyeksi penurunan APBD Kutai Timur tahun 2026 membuat sejumlah program harus diseleksi secara ketat. Namun bagi Ahmad, pembangunan daerah tertinggal tidak boleh dikorbankan. “Harapan saya, minimal sebagian bisa tuntas sebelum 2028,” katanya.
Lebih jauh, Ahmad menilai pemerintah daerah sudah menunjukkan kesiapan untuk mengakomodasi beberapa usulan, meski alur realisasi masih menunggu penyesuaian anggaran dan prioritas. Ia menegaskan bahwa usulan tersebut bukan baru muncul, tetapi telah berulang kali masuk dalam daftar prioritas Musrenbang dan aspirasi masyarakat.
Selain itu, ia juga mengapresiasi peran perusahaan yang membantu membuka akses sementara di wilayah terpencil. Baginya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha akan mempercepat dampak pembangunan yang diharapkan.
Mengakhiri pembicaraan, Ahmad memastikan dirinya terus mengawal aspirasi warga Sandaran dan Tanjung Mangkalihat. Ia menilai bahwa percepatan pembangunan adalah langkah strategis untuk menghapus ketimpangan dan menghadirkan pemerataan di wilayah paling timur Kutai Timur tersebut. (adv/som)
