{"id":5942,"date":"2023-07-20T06:44:04","date_gmt":"2023-07-20T06:44:04","guid":{"rendered":"https:\/\/siberone.id\/?p=5942"},"modified":"2023-08-10T06:52:52","modified_gmt":"2023-08-10T06:52:52","slug":"pemkab-diminta-terapkan-mandatory-spending","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/2023\/07\/20\/pemkab-diminta-terapkan-mandatory-spending\/","title":{"rendered":"Pemkab Diminta Terapkan Mandatory Spending"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR \u2013 Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuannya untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, mandatory spending meliputi Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dan UU Nomor 20\/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat 1.<\/p>\n

Selain itu, Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. Termasuk dana transfer umum (DTU) diarahkan penggunaannya paling sedikit 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Termasuk alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan.<\/p>\n

Sedangkan saat gelaran paripurna ke-18 terkait pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS), belum lama ini. Fraksi PDIP melalui Faizal Rachman menegaskan pentingnya pemerintah daerah (pemda) menjalankan mandatory spending.<\/p>\n

\u201cUntuk memastikan kesejahteraan dan pelayanan optimal bagi rakyat. Aspek mandatory spending harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah),\u201d tegasnya.<\/p>\n

Dia memastikan, pihaknya mendukung alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBD. Mengingat, pendanaan yang memadai untuk sektor pendidikan menjadi prioritas. Sebab pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.<\/p>\n

\u201cKami juga mendukung alokasi anggaran kesehatan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji,\u201d ucapnya.<\/p>\n

Menurutnya, ketersediaan dana yang memadai untuk sektor kesehatan menjadi penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kutim.<\/p>\n

\u201cKami juga mendukung belanja infrastruktur minimal 25 persen dari Dana Transfer Umum. Terutama terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi. Tujuannya untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah,\u201d paparnya.<\/p>\n

Adapun untuk ADD, harus dialokasikan minimal 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Pemberian dana desa yang memadai penting untuk memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.<\/p>\n

\u201cTermasuk meningkatkan kesejahteraan dan memaksimalkan pembangunan di tingkat desa,\u201d pungkasnya. (adv\/so2)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR \u2013 Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":5943,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6,471,61],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-5942","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-dprd-kutim","category-kutai-timur"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5942","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5942"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5942\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5944,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5942\/revisions\/5944"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5943"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5942"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5942"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5942"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=5942"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}