{"id":5403,"date":"2023-05-24T14:17:29","date_gmt":"2023-05-24T14:17:29","guid":{"rendered":"https:\/\/siberone.id\/?p=5403"},"modified":"2023-07-20T14:27:17","modified_gmt":"2023-07-20T14:27:17","slug":"nekat-abaikan-perda-perusahaan-terancam-sanksi-puluhan-juta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/2023\/05\/24\/nekat-abaikan-perda-perusahaan-terancam-sanksi-puluhan-juta\/","title":{"rendered":"Nekat Abaikan Perda, Perusahaan Terancam Sanksi Puluhan Juta"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR \u2013 Kebijakan yang ditetapkan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dipastikan akan menguntungkan bagi daerah. Ya, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1\/2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.<\/p>\n

Maka pekerja yang ingin bekerja di kabupaten ini harus berdomisili lebih dulu di Kutim. Hal ini gencar disosialisasikan jajaran legislatif di daerah ini. Apalagi sejalan dengan Perda Nomor 2\/2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7\/2011, yang menegaskan bahwa pendatang atau karyawan perusahaan yang sudah menetap dan bekerja di Kutim diwajibkan ber-KTP Kutim.<\/p>\n

Anggota Komisi A DPRD Kutim Sayid Anjas memastikan, kedua regulasi tersebut saling berkaitan. Jika perda ketenagakerjaan mengatur porsi tenaga kerja lokal hingga 80 persen dan tenaga kerja dari luar 20 persen. Namun perda kependudukan mewajibkan para pekerja harus berdomisili Kutim.<\/p>\n

\u201cArtinya pihak perusahaan harus memprioritaskan tenaga kerja lokal. Buktinya ya KTP-nya sudah beralamat di Kutim,\u201d tegasnya, setelah menggelar sosialisasi perda (sosper) di Kantor Desa Sangatta Utara, Selasa (23\/5\/2024).<\/p>\n

Politikus Golongan Karya (Golkar) itu menegaskan bahwa regulasi itu berlaku untuk seluruh karyawan yang ada di Kutim. Termasuk pula bagi para pencari kerja baru.<\/p>\n

\u201cIni harus direalisasikan. Karyawan baru maupun lama harus mengikuti aturan,\u201d imbuhnya.<\/p>\n

Sedangkan pihak perusahaan, kata dia, diwajibkan memberikan dukungan dengan memfasilitasi karyawannya yang belum mengurus pindah domisili. Jika pihak perusahaan mengabaikan begitu saja, ada sanksi yang akan diterima.<\/p>\n

\u201cTandanya kan perusahaan lalai menerapkan regulasi yang ada,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Pihak perusahaan juga diminta langsung berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kutim. Sebagai upaya memfasilitasi pindah domisili bagi karyawannya.<\/p>\n

\u201cIngat, perusahaan akan diberi sanksi kalau mengabaikan,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Mengingat perda tersebut telah menjelaskan denda Rp 10 juta per orang jika tidak mengindahkan perda. Sedangkan perusahaan yang abai, dipastikan akan menanggung semua denda tersebut.<\/p>\n

\u201cJadi, semakin banyak karyawan yang belum pindah domisili, semakin besar juga denda yang dibebankan kepada perusahaan,\u201d terangnya.<\/p>\n

Langkah itu dimaksimalkan sebagai upaya memaksimalkan potensi pajak penghasilan. Apabila masih berdomisili daerah lain, maka pajaknya akan masuk ke daerah asal perusahaan tersebut.<\/p>\n

\u201cTapi kalau sudah berdomisili Kutim, maka pajaknya akan masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD). Termasuk kalau membeli kendaraan, pajaknya otomatis untuk Kutim,\u201d tutupnya. (adv\/so2)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR \u2013 Kebijakan yang ditetapkan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":5404,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6,471,61],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-5403","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-dprd-kutim","category-kutai-timur"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5403","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5403"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5403\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5405,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5403\/revisions\/5405"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5404"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5403"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5403"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5403"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=5403"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}