{"id":4959,"date":"2023-06-21T13:08:59","date_gmt":"2023-06-21T13:08:59","guid":{"rendered":"https:\/\/siberone.id\/?p=4959"},"modified":"2023-06-27T03:38:37","modified_gmt":"2023-06-27T03:38:37","slug":"dprd-uu-kesehatan-perlu-diperhatikan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/2023\/06\/21\/dprd-uu-kesehatan-perlu-diperhatikan\/","title":{"rendered":"DPRD: UU Kesehatan Perlu Diperhatikan"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kutim Basti Sanggalangi, yang juga mantan aktivis buruh, mengakui jika kontroversi Rancangan UU Kesehatan yang sedang dibahas di DPR RI, sama dengan UU Cipta Kerja.<\/p>\n

Meskipun UU tersebut telah disahkan, namun hingga kini belum bisa diterima oleh serikat buruh seluruh Indonesia.<\/p>\n

\u201cRancangan UU Kesehatan, saya lihat memang ada yang perlu diperhatikan. Seperti diperbolehkannya dokter asing masuk ke Indonesia, dan berhak membawa orang-orangnya. Kita tidak tahu apa profesi mereka di sana. Ini juga memang harus diberikan masukan ke DPR RI, untuk dikaji tentang tenaga dokter dari luar,\u201d katanya.<\/p>\n

Selain itu, ada beberapa dokter telah dipecat, karena urusan \u00a0seperti ini. \u00a0Karena itu, harus juga disampaikan ke Pansus DPR RI yang membahas masalah ini, supaya dia mendengar keluh kesah tenaga kesehatan .<\/p>\n

Memang pembahasannya sudah transparan, tapi kepentingan profesi ini juga harus dilihat, dimana hal yang mereka rasa dirugikan, harus disampaikan pada mereka.<\/p>\n

“Kita harus tindaklanjuti. Kita mau ke Jakarta. Karena itu, kita harus tindaklanjuti ke Komisi IX, agar apa yang jadi masukan dari tenaga kesehatan di Kutim, kita sampaikan pada mereka. Mungkin harus dilengkapi lagi tuntutan mereka, agar semua, yang masih tersisa tertuang dalam
\ntuntutan tersebut,\u201d katanya.<\/p>\n

\u201cKalau memang nanti demo, kita juga ikut demo, agar mereka juga lihat bahwa mereka juga kita dengarkan,\u201d lanjut Basti belum lama ini.<\/p>\n

Berikut 17 poin Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law yang disoal oleh massa dokter-apoteker.<\/p>\n

1. Organisasi Profesi (OP) hilang
\n2. Kolegium dihapuskan (tidak ada pasalnya)
\n3. Seminar P3KGB bukan lagi domain OP tetapi akan ada lembaga yang mengurus
\n4. Rekomendasi pemberian SKP oleh OP hilang.
\n5. Ujian serkom bukan oleh kolegium lagi tapi akan diambil alih oleh kemenkes.
\n6. UU Dikdok: RS bisa memproduksi spesialis.
\n7. OP menjadi tidak ada fungsinya.
\n8. Dokter asing sudah tidak boleh lagi ada evaluasi atau ujian persamaan, semua akan diterima sesuai dengan permintaan RS internasional.
\n9. OP menjadi multibar, siapa saja boleh membuat OP
\n10. Fungsi OP diambil alih oleh Kemenkes
\n11. Bila OP dihapus, tidak ada lagi yang menerapkan kode etik bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan.
\n12. Kemenkes memegang keilmuan atau pendidikan dan dapat melibatkan disiplin ilmu masing-masing.
\n13. Jika dulu universitas bekerja sama dengan RS, sekarang dibalik RS yang dapat membentuk dokter-dokter spesialis dengan mengajak kerjasama universitas.
\n14. RS tidak perlu konsulen, dalam 2 tahun sudah bisa jadi pendidik. Hospital base ini jadi seperti pendampingan, bukan pendidikan.
\n15. Dulu pendidik S1 cukup spesialis, pendidik spesialis adalah SP (K) atau doktor, ini dihapuskan dengan alasan pendidikan SP kurang dan lulusan spesialis tidak ada yang mau ke daerah.
\n16. Tenaga kesehatan bisa kena sanksi pidana 3-5 tahun bila terdapat kelalaian
\n17. Tenaga kesehatan bisa dituntut ganti rugi oleh pasien bila terjadi kesalahan. (adv\/so1)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kutim Basti Sanggalangi, yang juga mantan aktivis buruh, mengakui…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4960,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6,471,61],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-4959","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-dprd-kutim","category-kutai-timur"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4959","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4959"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4959\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4961,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4959\/revisions\/4961"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4960"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4959"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4959"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4959"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=4959"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}