SIBERONE.ID, SANGATTA \u2013 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Timur memperkuat pencegahan pernikahan anak melalui mekanisme konseling bagi calon pasangan yang hendak menikah di bawah umur.<\/p>\n
Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kutim, Rita Winarni, mengatakan konseling tersebut dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA).<\/p>\n
Menurut Rita, layanan konseling diberikan kepada kedua calon pasangan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Langkah tersebut dilakukan sebelum perkara mereka diproses lebih lanjut oleh pengadilan.<\/p>\n
\u201cAnak-anak yang mau menikah harus mulai konseling dulu. Konselingnya di UPTD PPPA, dari pihak laki-laki dan perempuan,\u201d kata Rita saat diwawancarai pada Senin (07\/09\/2026).<\/p>\n
Rita menjelaskan, konseling tidak hanya melihat keinginan calon pasangan untuk melangsungkan pernikahan. DP3A juga menilai sejumlah aspek yang berkaitan dengan kesiapan calon pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.<\/p>\n
Aspek yang diperiksa meliputi kesiapan fisik, kondisi psikis, serta kemampuan ekonomi. Penilaian tersebut menjadi bagian dari hasil konseling yang dilakukan oleh UPTD PPPA terhadap calon pasangan.<\/p>\n
Setelah proses konseling selesai, hasil penilaian disampaikan kembali kepada pihak pengadilan. Rita menyebut hasil tersebut dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses pemberian izin pernikahan.<\/p>\n
\u201cDari hasil konseling itu nanti baru dibawa ke pengadilan. Hasil itu nanti kita kembalikan ke Pengadilan Negeri untuk mereka mengeluarkan surat izin terkait proses pernikahan di bawah hukum,\u201d ujar Rita. (adv\/SO2)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SIBERONE.ID, SANGATTA \u2013 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Timur memperkuat pencegahan pernikahan…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":18727,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6,62,473,61,43],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-18726","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-kalimantan-timur","category-kominfo-kutim","category-kutai-timur","category-pemerintahan"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18726","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18726"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18726\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18728,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18726\/revisions\/18728"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18727"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18726"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18726"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18726"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=18726"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}