SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR\u2014 Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Timur menetapkan 2025 sebagai tahun penguatan desa wisata. Program pendampingan akan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengelola destinasi. Banyak desa memiliki potensi budaya dan alam yang menarik. Namun, pengelolaan destinasi belum merata.<\/p>\n
Kepala Dispar Kutim, Nurullah, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas pengelola desa wisata. Ia menilai bahwa desa harus dikelola secara profesional agar mampu bersaing.<\/p>\n
\u201cPotensi sudah ada, tinggal bagaimana SDM mampu mengelola dengan baik,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Pariwisata disebut sebagai pintu masuk peningkatan ekonomi.
\nPendampingan akan mencakup pelatihan manajemen destinasi, pelayanan wisata, dan pengembangan atraksi.<\/p>\n
Desa juga akan dibekali kemampuan menyusun paket wisata. Dengan demikian, pengunjung memiliki lebih banyak pilihan kegiatan. Pendekatan ini dianggap lebih efektif untuk meningkatkan kunjungan.<\/p>\n
Selain itu, digital marketing akan menjadi fokus utama bagi desa wisata. Dispar akan melatih pengelola agar mampu membuat konten promosi yang menarik. Foto dan video berkualitas menjadi hal yang wajib di era wisata modern.<\/p>\n
Nurullah mengatakan bahwa promosi digital mempercepat pengenalan desa.
\nIa juga menekankan bahwa kolaborasi masyarakat sangat penting.<\/p>\n
Pariwisata tidak hanya dikelola oleh perangkat desa, tetapi seluruh warga. UMKM, seniman, dan kelompok pemuda memiliki peran besar dalam pengembangan desa. Unsur budaya lokal akan menjadi nilai tambah yang kuat.
\nDengan program ini, Dispar menargetkan sejumlah desa naik kelas menjadi desa wisata aktif.<\/p>\n
\u201cKami ingin desa wisata bukan hanya papan nama, tetapi benar-benar hidup,\u201d kata Nurullah.<\/p>\n
Ia berharap desa mampu mendapatkan pemasukan rutin dari sektor pariwisata. (sl\/adv)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SIBERONE.ID, KUTAI TIMUR\u2014 Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Timur menetapkan 2025 sebagai tahun penguatan desa wisata….<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":18141,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6,473,61,43],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-18140","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-kominfo-kutim","category-kutai-timur","category-pemerintahan"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18140","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18140"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18140\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18142,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18140\/revisions\/18142"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18141"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18140"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18140"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18140"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/siberone.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=18140"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}