SIBERONE.ID \u2013 Kebijakan baru telah ditetapkan pemerintah. Seperti dilansir dari SINDONEWS.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan menegaskan, kebijakan yang diambil pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, berdasarkan masukan para ahli dan pakar.<\/p>\n
\u201cSetiap kebijakan yang diambil pemerintah diberlakukan atas dasar masukan para pakar dan ahli di bidangnya,\u201d tegas Luhut dalam evaluasi PPKM, Senin (7\/3\/2022).<\/p>\n
Maka itu, semua peta jalan yang dibuat dengan prinsip kehati-hatian. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam waktu dekat itu, di antaranya pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut, maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi Covid-19 kedua atau lengkap, sudah tidak perlu menunjukan aktivitas antigen maupun PCR negatif.<\/p>\n
\u201cSemua peta jalan dibuat hingga hari ini juga tetap dipertahankan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung tinggi tahapan yang sering kami sampaikan, yaitu bertahap, bertingkat dan berlanjut untuk mitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan,\u201d terangnya.<\/p>\n
Luhut menegaskan, kebijakan yang diambil merupakan proses transisi menuju berdampingan dengan Covid-19.<\/p>\n
\u201cPerlu kami tegaskan, semua kebijakan dalam proses transisi yang akan kita lalui bersama ini bukan dilakukan secara terburu-buru. Kita harus sudah siap menuju satu proses transisi secara bertahap. Dengan menerapkan kebijakan berbasiskan data yang ada,\u201d katanya.<\/p>\n
\u201cSemua upaya yang ada hari ini perlu didukung keterlibatan masyarakat yang baik. Juga edukasi yang mumpuni, yang terus dilakukan oleh pemerintah agar berdampingan bersama Covid-19 nantinya bukan hanya slogan saja,\u201d harapnya.<\/p>\n
Luhut menambahkan, kebijakan ini akan diatur oleh kementerian dan lembaga terkait yang akan diterbitkan dalam waktu dekat.<\/p>\n
\u201cHal ini ditetapkan dalam surat yang diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat ini,\u201d pungkasnya.<\/p>\n
Merespons keputusan itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, sampai hari ini aturan perjalan masih merujuk pada SE Satgas Nomor 22 Tahun 2021, terkait syarat perjalanan dalam negeri.<\/p>\n
\u201cSoal ini (kebijakan tidak PCR atau antigen), kami masih dalam pembicaraan yang dikoordinasi oleh koordinator PPKM dan satgas. Sampai sekarang kami masih merujuk pada SE Satgas Nomor 22\/2021 terkait syarat perjalanan dalam negeri,\u201d sebut Adita saat dihubungi MNC Portal, Senin (7\/3\/2022).<\/p>\n
Adita melanjutkan, untuk realisasi dan implementasi di lapangan. Kemenhub menunggu pihak Koordinator PPKM untuk merapatkan lebih lanjut. Nantinya, hasil rapat itu berupa surat edaran dari satgas.<\/p>\n
\u201cYa dan harus ditetapkan dalam SE Satgas dulu, baru kami kami rujuk untuk implementasinya di transportasi umum. Kapan akan direalisasikan kita tunggu,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Dengan begitu, Adita mengatakan sejumlah protokol kesehatan masih tetap diberlakukan. Seperti menggunakan masker dan cuci tangan hingga menjaga jarak.<\/p>\n
\u201cYa itu pasti,\u201d tutupnya. (so)<\/p>\n
<\/p>\n
SUMBER :<\/strong><\/p>\n Luhut Tegaskan Hidup Berdampingan Bersama Covid-19 Bukan Hanya Slogan (sindonews.com)<\/a><\/p>\n