SIBERONE.ID, BALIKPAPAN – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim, menggelar seminar.
Mereka membawa tema Strategi Dan Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan IKN Terkait Peran Serta Pelaku Jasa Konstruksi Di Provinsi Kalimantan Timur.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menghadiri acara tersebut. Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, belum lama ini.
Seno Aji menyampaikan rasa terima kasih pada Dinas PUPR-PERA Kaltim yang telah menyelenggarakan seminar nasional tersebut. Seperti diketahui, lanjutnya, IKN sudah berjalan dan melalui badan otorita, progresnya cukup cepat.
“Ini akan melibatkan banyak sekali tenaga kerja maupun jasa konstruksi yang ada di Kaltim,” kata Seno Aji.
Seno mendorong pihak otorita IKN untuk selalu mengedepankan penyedia jasa konstruksi lokal dalam pembangunan IKN.
“Maka sangat baik apabila badan otorita bersama dengan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk selalu memberikan andil yang positif kepada para pelaku jasa konstruksi lokal,” ujarnya.
Kedepannya, lanjut dia, para pelaku jasa konstruksi ini memiliki kerja sama operasi atau KSO dengan perusahaan-perusahaan tingkat nasional. Seperti contoh, BUMN melakukan KSO dengan perusahaan lokal, sehingga perusahaan lokal tersebut ikut bangkit.
“Kita harapkan dengan adanya seminar nasional ini. Di sini banyak hadir para pelaku jasa konstruksi yang kemungkinan juga sebagian besar ikut andil dalam pembangunan Kaltim,” katanya.
Selain itu, lanjut Seno Aji, banyak mahasiswa yang ikut dalam seminar nasional ini. “Karena ini adalah menjadi masa depan kalian nantinya sebagai masyarakat jasa konstruksi Kaltim yang baik,” sebutnya.
Politisi partai Gerindra ini mengatakan, Kaltim saat ini telah mengesahkan anggaran kurang lebih Rp 20,6 triliun untuk tahun 2024. Sedangkan tahun 2023, total anggaran APBD mencapai Rp 25,6 triliun.
“Kaltim akan sangat banyak sekali pembangunannya. Untuk itu juga diperlukan partisipasi bapak ibu sekalian dalam membangun ibu kota Provinsi Kaltim, dalam hal ini Samarinda dan juga seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kaltim,” pungkasnya.
Dilain pihak, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam sambutannya berpesan kepada pelaku usaha jasa konstruksi agar lebih berperan aktif tidak hanya dalam pembangunan Kawasan IKN yang luasnya sekitar 256 ribu hektare, tetapi juga buffer zone atau daerah penyangga, yaitu kabupaten/kota di wilayah Kaltim yang luasnya 12,7 juta hektare.
“Dukungan yang diberikan Kaltim juga harus profesional. Di sinilah peran pelaku usaha jasa konstruksi agar jangan terjadi disparitas yang tinggi antara tetangga sebelah (IKN dan daerah mitra).
Belajar dari Jakarta dan wilayah sekitarnya. Artinya kita tetap dorong pembangunan IKN sebagai komitmen nasional, tetapi kita juga ingin perhatian diberikan kepada daerah-daerah buffer ini, terutama untuk konektivitas dan konstruksi untuk pelayanan publik, yang harus seimbang dengan konstruksi di IKN. Agar tidak terjadi persoalan sosial di masyarakat sekitar kawasan IKN,” tuturnya sekaligus membuka acara seminar. (adv/so)
